Komisi V DPR RI meminta manajemen PT Mandala Airlines menyelesaikan seluruh tanggungjawabnya terhadap hak-hak pihak terkait utamanya bagi calon penumpang dan karyawan yang telah dirugikan.

            Demikian salah satu kesimpulan rapat yang dibacakan Wakil Ketua Komisi V H. Mulyadi (F-PD) saat memimpin rapat dengar pendapat dengan Ditjen Perhubungan Kementerian Perhubungan, Direksi PT. Garuda Indonesia, PT. Merpati Nusantara Airlines, Dirut PT. Mandala Airlines, Direksi PT Lion  Mentari Airlines, PT. Metro Batavia, Dirut PT. Indonesia Airasia dan Dirut PT. Sriwijaya Air, Rabu sore (19/1) di gedung DPR.

            Menurut Mulyadi, penghentian operasi sementara Mandala Airlines secara mendadak membawa keprihatinan yang mendalam di Komisi Perhubungan.

            Terkait penghentian tersebut, Komisi V DPR RI meminta Pemerintah, melalui Ditjen Perhubungan Udara untuk melakukan evaluasi dan apabila terbukti terdapat pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, maka Pemerintah harus memberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

            Mulyadi menambahkan, untuk rute-rute yang ditinggalkan PT Mandala Airlines, Komisi V DPR juga meminta Ditjen Perhubungan Udara untuk berkoordinasi dengan pihak Maskapai Penerbangan lainnya dalam menjamin ketersediaan jasa angkutan udara pada rute-rute penerbangan tersebut.

Dalam kesempatan tersebut, Direktur Utama PT. Mandala Airlines Diono Nurjadin mengakui maskapainya kalah bersaing dengan maskapai lainnya terutama dalam hal penjualan tiket sehingga harus menghentikan operasional untuk sementara waktu. Namun dapat dipastikan maskapainya akan beroperasi lagi

Diono mengungkapkan bahwa manajemen Mandala menjalani strategi bisnis yang kurang tepat sehingga tidak bisa menghasilkan keuntungan. Strategi tersebut, jelasnya, diawali ketika pemegang saham memutuskan untuk menetapkan Mandala sebagai maskapai berbiaya murah atau low cost carrier (LCC), padahal sebelumnya maskapai berada di medium service.

Adapun strategi lalu dengan mengadopsi model LCC yaitu dengan menggunakan satu jenis pesawat, fokus terhadap standard keselamatan operasional, menekankan pada efisiensi terhadap pesawat baru yang mampu terbang 13 jam per hari dan memanfaatkan merek yang telah dibentuk sejak lama.

“Pembatasan pada jam operasional di Indonesia tidak memungkinkan untuk bisa pesawat terbang 13 jam per hari. Oleh karena itu, economies of scale tidak bisa tercapai,” katanya.

Diono menambahkan, tidak semua filosofi LCC bisa diterapkan di Indonesia, karena 70 persen dari penjualan tiket bergantung pada agen perjalanan. Selain itu, katanya, persentase dari direct booking sangat rendah, sekitar 5% - 20%, dan booking curve di Indonesia sangat pendek (2  minggu vs 6 bulan di Europe dan US), sangat sensitive terhadap cash flow perusahaan.

Kondisi jumlah penumpang dari tahun ke tahun juga mengalami penurunan, yang sebelumnya 3,5 juta pada tahun 2008, kemudian turun pada tahun 2009 menjadi 2,5 juta dan tahun 2010 hanya 1,5 juta.

Mandala, ujarnya, saat ini tengah mencari investor-investor, baik dari dalam maupun luar negeri untuk menjalankan restrukturisasi perusahaan dan ke depannya akan mengubah strategi. Mandala juga tetap mempertahankan karyawannya serta memberikan gaji.

Diono menambahkan, pihaknya memastikan akan beroperasi lagi sesuai batas waktu Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang dikeluarkan Pengadilan Niaga pada 17 Januari lalu.(tt)/foto:iw/parle.